DAKWAAN:

Primair

Bahwa Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.Si  selaku Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato periode tahun 2021 s.d. tahun 2024  bersama – sama dengan Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E. dan Saksi Nurchairat M. Abdul, S.Ag., (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 44/01/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato Periode 2021 s.d 2024, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan Hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu di Tahun 2024, bertempat di Sekretariat LPTQ Kabupaten Pohuwato yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dengan cara-cara sebagai berikut:

• Bermula pada tanggal 05 Januari 2021, Bupati Pohuwato mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato periode tahun 2021 s.d. tahun 2024, dengan struktur lembaga sebagai berikut: 

• Bahwa pada tahun 2024 Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.S.I., Selaku Sekretaris, Saksi  Ibrahim Dj. Noor, S.E.,selaku Ketua dan Saksi Nurchairat M. Abdul, S. Ag., selaku bendahara mengelola dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan total anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). Pemberian Dana Hibah oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato tersebut diberikan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut: 
  1. 1. APBD T.A 2024 dengan nilai sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah); 
     2. APBD-P T.A 2024 dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
• Bahwa proses pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato bermula pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2023 Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.S.I. dan Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E, mengajukan proposal permohonan dana hibah kepada Bupati Pohuwato dengan nilai awal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun, tanpa melalui penelaahan dan evaluasi oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut ‘’SKPD’’) dan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut ‘’TAPD’’) atas permohonan pemberian dana hibah tersebut, perwakilan pemerintah daerah menyampaikan hanya mampu memberikan dana hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato dengan nilai sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2021 tentangPedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato (selanjutnya disebut ‘’Perbup Nomor 56 Tahun 2021’’), yakni Kepala SKPD melakukan penelaahan, evaluasi dan kajian atas kesesuaian hibah yang diberikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, besaran hibah yang akan diberikan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dilakukan pembahasan dengan TAPD;  
• Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato yakni Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E., selaku Ketua dan Saksi Nurchairat M. Abdul, S. Ag., selaku Bendahara menyesuaikan besaran dana hibah yang dimohonkan sesuai dengan penyampaian perwakilan pemerintah daerah yakni sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan estimasi kebutuhan anggaran selama 8 (delapan) bulan. Penyusunan proposal permohonan dana hibah kepada Bupati Pohuwato tersebut bersifat formalitas saja tanpa melibatkan Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris LPTQ serta para Ketua bidang pada Kepengurusan LPTQ Kabupaten Pohuwato Periode tahun 2021 s.d. 2024 untuk mengetahui kebutuhan sebenarnya pada masing-masing bidang;
• Bahwa setelah Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.S.I dan Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E menandatangani proposal permohonan, Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.S.I. serta Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E., pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Agustus 2023, mengajukan proposal permohonan dana hibah tersebut kepada Bupati Pohuwato dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa Saksi Fatmah Katili S, Pi., sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat keputusan Bupati Pohuwato nomor 20/SK-Adm/BKPSDM/133-VI tanggal 09 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Admnistrator di lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato menolak permohonan awal proposal yang diajukan oleh Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato karena memuat pendanaan kepada Pondok Baru yakni Pondok Nahdatul Khairat. Penolakan tersebut karena bantuan kepada Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato tidak memungkinkan untuk diberikan lagi kepada organisasi atau lembaga lain. Terlebih lagi Pondok Nahdatul Khairat baru saja terbentuk sehingga belum dapat menunjang pencapaian sasaran prorgram dan kegiatan pemerintah daerah serta Pondok Nahdatul Khairat tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai persyaratan penerima hibah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (6) Perbup Nomor 56 Tahun 2021 yaitu Hibah kepada organiasasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; 
• Bahwa Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato yakni Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris sekaligus Ketua Pondok Nahdatul Khairat dan Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E., selaku Ketua, yang mengetahui penolakan proposal tersebut, tetap berupaya memasukan anggaran untuk Pondok Nahdatul Khairat melalui anggaran Pondok Tahfiz Syariful Amin Kab. Pohuwato. Meskipun pada kenyataannya Pondok Tahfiz Syariful Amin Kab. Pohuwato juga belum memiliki badan hukum, sebagaimana yang seharusnya diwajibkan dalam pendirian pesantren sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Tindakan Terdakwa Daiman Ali, S.H.I., M.S.I. dan Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E., yang menyelundupkan anggaran Pondok Nahdatul Khairat melalui Pondok Tahfiz Syariful Amin Kab. Pohuwato tidak memperhatikan tujuan pemberian hibah yakni untuk menunjang pencapaian sasaran program  dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaiaman Pasal 4 ayat (3) Perbup Nomor 56 Tahun 2021. Adapun tindakan tersebut dituangkan dalam proposal Nomor 12/LPTQ-Kab.PHWT/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

• Bahwa Saksi Iskandar Datau selaku Kepala SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, tidak secara khusus melakukan penelahaan, evaluasi dan kajian atas proposal permohonan Dana Hibah LPTQ Kabupaten Pohuwato T.A 2024 dengan alasan permohonan Dana Hibah LPTQ Kabupaten Pohuwato T.A 2024 ditujukan kepada Bupati Pohuwato.Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 (ayat) 2 Perbup Nomor 56 Tahun 2021, yang menyatakan Kepala SKPD melakukan penelaahan, evaluasi dan kajian atas kesesuaian hibah yang diberikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, besaran hibah yang akan diberikan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dilakukan pembahasan dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);  
• Bahwa Kepala SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato tetap menyetujui permohonan Dana Hibah LPTQ Kabupaten Pohuwato T.A 2024 meskipun tidak terdapat penelahaan, evaluasi dan kajian atas permohonan Dana Hibah LPTQ Kabupaten Pohuwato T.A 2024. Kemudian pada tanggal 02 Januari 2024, Saksi Iskandar Datau, S.Sos., M.Si., selaku Kepala SKPD Setda Kabupaten Pohuwato  mendandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato T.A 2024 Nomor: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024. Selanjutnya atas usulan Penerima Hibah Nomor 800/Kesra/02/I/2024, tanggal 02 Januari 2024, Bupati Pohuwato menetapkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 46/01/I/2024 pada tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: 

• Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Sekretaris Daerah Kab. Pohuwato (pihak pertama) dengan SaksiIbrahim Dj. Noor, S.E., selaku Ketua LPTQ Kab. Pohuwato (Pihak kedua) menandatangani Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/Kesra/12/I/2024 yang pada pokoknya NPHD tersebut memuat:
  1. 1. 1. Pihak Pertama telah menyerahkan Daha Hibah tahap I (75%) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohwuato Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato sejumlah Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
        2. Pihak Kedua telah menerima dari pihak pertama sejumlah uang dalam bentuk Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana huruf (a) di atas, dan; 
        3. Selanjutnya pihak kedua akan memanfaatkan dana tersebut sesuai prposal yang diajukanserta akan menyampaikan laporan ke Bupati tentang pemanfaatan dan dimakusud.
• Bahwa pada saat itu juga Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E., selaku Ketua LPTQ Kab. Pohuwato menandatangani Pakta Integritas Pemberian Hibah Nomor 800/Kesra/13/1/2024 yang pada pokoknya menerima pemberian hibah daerah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 dan akan menggunakan bantuan hibah tersebut sesuai peruntukan dalam proposal. Kemudian Saksi Nurchairat M. Abdul, S. Ag., selaku bendahara juga menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan akan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Bupati melalui Bagian Kesra Setda Pohuwato selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2024;
• Bahwa setelah penandatanganan NPHD, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan, pada tanggal 07 Februari 2024 Saksi Fatmah K. Katili, S. Pi selaku Kabag Kesra dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) no. 75.04/03.0/000112/LS/4.01.0.00.0.000.01.0000, dengan jumlah yang pembayaran sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk selanjutnya dicairkan ke rekening Bank SulutGo dengan nomor rekening 01002111712420 atas nama LPTQ Kabupaten Pohuwato. Kemudian pengurus LPTQ Kabupaten Pohuwato membelanjakan anggaran tersebut untuk kegiatan LPTQ Kabupaten Pohuwato tahun 2024 dengan realisasi belanja sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana Laporan Penggunaan Dana Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato pada Anggaran Belanja Daerah TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Sekretaris Daerah Kab. Pohuwato (pihak pertama) dengan Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E. selaku Ketua LPTQ Kab. Pohuwato (Pihak kedua) menandatangani Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) Tahap II Nomor: 800/Kesra/62/IX/2024 yang pada pokoknya NPHD tersebut memuat:
  1. 1. 1. Pihak Pertama telah menyerahkan Daha Hibah tahap II (25%) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohwuato Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato sejumlah Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 
        2. Pihak Kedua telah menerima dari pihak pertama sejumlah uang dalam bentuk Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana huruf (a) di atas, dan; 
        3. Selanjutnya pihak kedua akan memanfaatkan dana tersebut sesuai prposal yang diajukan serta akan menyampaikan laporan ke Bupati tentang pemanfaatan dan dimakusud.
• Bahwa pada saat itu juga Saksi Ibrahim Dj. Noor, S.E selaku Ketua LPTQ Kab. Pohuwato menandatangani Pakta Integritas Pemberian Hibah Nomor 800/Kesra/63/IX/2024 yang pada pokoknya menerima pemberian hibah daerah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 dan akan menggunakan bantuan hibah tersebut sesuai peruntukan dalam proposal. Kemudian Saksi Nurchairat M. Abdul, S. Ag., selaku bendahara juga menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan akan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Bupati melalui Bagian Kesra Setda Pohuwato selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2024;
• Bahwa setelah penandatanganan NPHD, Pakta Integritas, dan Surat Pernyataan, pada tanggal 03 April 2024 Saksi Fatmah K. Katili, S. Pi selaku Kabag Kesra dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) no. 75.04/03.0/000355/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk selanjutnya dicairkan ke rekening Bank SulutGo dengan nomor rekening 01002111712420 atas nama LPTQ Kabupate Pohuwato. Kemudian pengurus LPTQ Kabupaten Pohuwato membelanjakan anggaran tersebut untuk kegiatan LPTQ Kabupaten Pohuwato tahun 2024 dengan realisasi belanja sebesar Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana Laporan Penggunaan Dana Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pohuwato pada Anggaran Belanja Daerah T.A 2024, dengan rincian sebagai berikut: