PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Direktur Nomor : 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Perumda Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo dan Surat Perjanjian Nomor : 58/PERS/PDAM.KAB.GTLO/XII/2021 tertanggal 06 Desember 2021;
3. Menetapkan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan menghukum TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakan kembali PENGGUGAT sesuai keadaan semula;
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan No. 07/PERUMDA TL/KAB.GTLO/1/2023 tentang Pemberitahuan Kontrak Kerja Berakhir yang disampaikan oleh TERGUGAT  kepada PENGGUGAT tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
5. Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT untuk membayar selisih upah kepada PENGGUGAT  sebesar sebesar Rp. 52.843.222,- (Lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga dua dua ratus dua pulu dua rupiah) sebagaimana rincian sebagai berikut: 

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 314/15/Xl/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Gorontao tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.788.826,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); dimana upah yang di terima per 2021

(Sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 421/15/XI/2021 Tentang penetapan upah minimum provinsi di privinsi gorontalo tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.800.580,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ratus dua puluh enam rupiah), dimana upah yang diterima per 2022;

(dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) 

Bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RepublikIndonesia Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang“Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (SEMA No. 03 Tahun 2015), disebut kan bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU/-IX/2011 tertanggal 19 September 2011terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah menghukum Pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam)bulan. Maka TERGUGAT harus membayar sesuai ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015di atas kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 17.936.100 (Tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. ) 6 x Rp. 2.989.350,- (SK Gubernur Gorontalo No. 369/15/XI/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi)

                                    =Rp. 17.396.100,-

               (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah)

2. ) Uang Penggantian Hak :

12/25 x Rp. 2.800.580 = Rp. 1.344.278,-

(satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)

6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;  
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara ini pada TERGUGGAT;