Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

 PETITUM

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan status tersangka atas diri PEMOHON adalah TIDAK SAH menurut hukum;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan/pemeriksaan terhadap diri PEMOHON;

ATAU,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).