DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan  Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan  PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak Putusan ini di bacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak  Penggugat berupa :

- Uang Pesangon (7 bulan X Rp. 2.800.580)                        = Rp.        19.604.060.-

- Uang Pesangon (3 bulan X Rp. 2.800.580)                        = Rp.          8.401.740.-

- Uang Penggantian Hak

• Cuti Tahunan  24/25 X Rp 2.580.000.-                       = Rp.         2.688.557.-  

                                                       T o t a l                             = Rp.      30.694.357.-

            (tiga puluh juta enam ratus sembilan  puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih Upah yang dibayarkan kepada Penggugat tidak sesuai dengan UMP Gorontalo sejak Tahun 2016 s.d Tahun 2022 yaitu :

1. Bahwa pada Tahun 2016, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.600.000,-

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.875.000.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 1.875.000 – 1.600.000 = Rp. 275.000.-

Selisih upah pada Tahun 2016 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 275.000 X 10 bulan  = Rp. 2.750.000.-

       2. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 1.800.000,-

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.030.000.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.030.000 – 1.800.000 = Rp. 230.000.-

Selisih upah pada Tahun 2017 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 230.000 X 12 bulan  = Rp.2.760.000.-

       3. Bahwa pada Tahun 2018, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.000.000,-

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.206.813.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.206.813 – 2.000.000 = Rp. 206.813.-

Selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 206.813 X 12 bulan  = Rp. 2.481.756.-

       4. Bahwa pada Tahun 2019, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.000.000,-

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.384.020.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.384.020. – 2.000.000 = Rp. 384.020.-

Selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 384.020 X 12 bulan  = Rp. 4.608.240.-

       5. Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.300.000,-

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2.788.826.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.788.826. – 2.300.000 = Rp.488.826.-

Selisih upah pada Tahun 2020 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 488.826 X 12 bulan  = Rp. 5.865.912.-

       6. Bahwa pada Tahun 2021, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.300.000,-

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.788.826.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.788.826. – 2.300.000 = Rp.488.826.-

Selisih upah pada Tahun 2021 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 488.826 X 12 bulan  = Rp. 5.865.912.-

       7. Bahwa pada Tahun 2022, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.300.000,-

UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.800.580.- maka terjadi selisih upah sebesar Rp. 2.800.580. – 2.300.000 = Rp.500.580.-

Selisih upah pada Tahun 2022 yang harus Penggugat terima sebesar Rp. 500.580 X 6 bulan  = Rp. 3.003.480.-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama  6 Bulan X Rp. 2.800.580.- = Rp. 16.803.480.- (enam belas juta delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak  Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi.