Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan status tersangka atas diri PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah menurut Hukum;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan/pemeriksaan terhadap diri PEMOHON;
5. Memerintahkan Pemblokiran terhadap Rekening Bank PEMOHON untuk dipulihkan;
6. Memerintahkan Pemblokiran terhadap Rekening Bank atas nama Hadidjah Junus untuk dipulihkan;
7. Memerintahkan atas nama keadilan dan kepastian hukum serta hak asasi Pemohon maka termohon diwajibkan melakukan rehabilitasi pemulihan nama baik terhadap diri Pemohon

ATAU,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).