| Kembali |
| Nomor Perkara | Penuntut Umum | Terdakwa | Status Perkara |
| 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN GTO | KURNIA DEWI MAKATITTA, SH. MH | ARIFUNDI LASALEWO, S.T. | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 06 Nov. 2017 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Tindak Pidana Korupsi | ||||||
| Nomor Perkara | 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN GTO | ||||||
| Tanggal Surat Pelimpahan | Rabu, 01 Nov. 2017 | ||||||
| Nomor Surat Pelimpahan | B-1225/R.5.15/Ft.1/11/2017 | ||||||
| Penuntut Umum |
|
||||||
| Terdakwa |
|
||||||
| Penasihat Hukum Terdakwa | |||||||
| Dakwaan |
KESATU pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ATAU, KEDUA pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ATAU, KETIGA pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.------------ ATAU, KEEMPAT dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya |