DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunan No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 yang diketuai oleh Moh. Rivai Bukusu di tunda pemberlakuannya sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan penundaan keberlakuan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunan No. 0326/SK/DPP/C/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 yang diketuai oleh penggugat (ACHMAD MONOARFA) adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan surat mandat No.007/MDT/DPC/I/2023, tanggal 16 Januari 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunan No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 ataupun surat-surat terkait lainnya yang berkaitan dengan pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 yang diketuai oleh Moh. Rivai Bukusu dinyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
5. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);