1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menolak dan mempersulit pengunduran diri Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 28 April 2025;
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) atas permintaan sendiri atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat hak-hak normatif sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang meliputi:

5.1. Uang Pesangon sebesar Rp 43.661.090,00 (empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);

5.2. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 113.518.834,00 (seratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

5.3. Uang Penggantian Hak sebesar Rp 12.191.465,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

5.4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 

Atau :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).