PRIM AIR :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Proses Penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/21/VII/2024/Ditreskrimsus tanggan 09 Juli 2024 atas nama MATRIS MAHMUD LUKUM, S.Pd., M.Pd beserta surat berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pengembangan objek – objek wisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo T.A 2017, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana oleh Polri Daerah Gorontalo Direktorat Kriminal Khusus (Termohon) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

4. Menetapkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/21/VII/2024/Ditreskrimsus tanggan 09 Juli 2024 batal demi hukum;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetepan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Termohon;

7. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan;

8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;

9. Membebankan biaya perkara kepada negara; SUBSIDAIR Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex a quo et bono).